IMPERIALISME DAN KOLONIALISME

          Yap teman-teman.. mari kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita. :D kali ini saya akan membagikan materi tentang IMPERIALISME DAN KOLONIALISME. sebenarnya artikel saya ini hasil saya download sendiridan saya copy kan ke blog saya ini. tapi tentunya tidak copy paste begitu saja donk. saya melakukan cukup banyak perbaikan pada artikel ini. huwh.. dan panjang sekali ternyata.. 2 jam sendiri saya membenahinya.

           kalau begitu sekarang simak aja yukk ..:D

bagi yang mau download file nya bisa Scroll page ini sampai bawah lalu klik aja tombol downloadnya 

IMPERIALISME DAN KOLONIALISME

   A.     Pengertian Imperialisme dan Kolonialisme

A.1. Imperialisme

Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an ,

imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini diperkenalkan oleh

penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan

oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa

(Greater Britain) karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah

Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk

membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk

kebaikan dunia.

Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi

dan politik negara-negara kaya dan berkuasa , mengawal dan menguasai negaranegara

lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi

sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan

kekuasaan negara penjajahnya.

Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu

bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil

ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang

mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain

faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau

lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnosentrism, contoh bangsa

Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme

adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan

memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.

Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan

kebuadayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya

dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi

3

faktor pendorong pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah

pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan

sistem pemerintahan.

Sarjana Barat membagi imperialisme dalam dua kategori yaitu imperialisme

kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah negara-negara yang

berhasil menaklukan atau menguasai negara-negara lain, atau yang mempunyai suatu

imperium seperti imperium Romawi, Turki Usmani, dan China, termasuk spanyol,

Portugis, Belanda, Inggris dan Perancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika

dan Afrika sebelum 1870, tujuan imperialisme kuno adalah selain faktor ekonomi

(menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam) juga termasuk didalamnya

tercakup faktor agama dan kajayaan .

Sedangkan Imperialisme modern bermula setelah Revolusi Industri di

Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya

kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Selepas tahun 1870-an , negaranegara

Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika dan

Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan

juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka.

Dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa

menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam

penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang

seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai The

White Man Burden

Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya imperialisme adalah faktor

dan ekonomi

A.2. Kolonialisme

Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan

asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan

utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi.Kebanyakan koloni yang yang

4

dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan

bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris.

Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas

sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan

sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk

mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah

bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Pada mulanya mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal,

untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan lancar mereka kemudian mulai

campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka

akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara

yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi

aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang dan sebagainya.

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari

Portugis berlayar ke india pada tahun 1498. Di awali dengan pencarian jalan ke

Timur untuk mencari sumber rempah-rempah perlombaan mencari tanah jajahan

dimulai. Kuasa Barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda

berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha

mengusainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi

akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik yaitu campur tangan

untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa

kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada

pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka.

Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme

Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri

(1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis.

Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an

hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak

pertikaian kuasa-kuasa imperialis

5

B. Perdagangan Asia dan Munculnya Imperialisme dan Kolonialisme Barat

Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, perekonomian Eropa justru

masih tertinggal jauh. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia dalam abad

ke-14 s/d abad ke-15 adalah dunia Islam, khususnya imperium Turki Usmani

(Ottoman) yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai

oleh Romawi-Byzantium. Penguasaan atas wilayah-wilayah itu sekaligus telah

menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat yang mengakibatkan barang-barang

dagangan dari Timur seperti rempah-remapah menjadi langka dan harganya

melambung tinggi.

Meskipun harganya relatif tinggi ternyata minat masyarakat Eropa waktu itu

terhadap komoditi itu tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Oleh karena itu

maka para penguasa dan pengusaha atau pedagang Eropa berupaya mencari jalan

alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut.

Meningkatnya permintaan baik dari Eropa maupun dari tempat lainnya

seperti India secara tidak lengsung telah mendorong para produsen di kepulauan

Nusantara, khususnya kepulauan Maluku memperluas tanaman ekspornya, terutama

pala dan cengkeh. Selain adanya perluasan seperti pala dan cengkeh, juga di

beberapa pulau, seperti di Sumatera dikembangkan pula komoditi lain yang juga

sangat diminati orang-orang Eropa, yaitu lada. Walaupun harganya hanya separuh

rempah-rempah, namun waktu itu lada sudah termasuk komoditi ekspor yang penting

dari wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman

ini mulanya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat

daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri lada”. Sejak

kapan lada dibumidayakan oleh penduduk Sumatera tidak begitu jelas.

B.1. Emporium Malaka

Sejak runtuhnya Sriwijaya, kota pelabuhan terbesar yang patut disebut sebuah

emporium adalah Malaka. Kota pelabuhan yang sekaligus menyandang nama

kerajaan itu muncul pada ke-15 M. Kemunculannya sekaligus menggeser kedudukan

Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup

6

strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu

Parameswara menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang

kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian.

Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur

perdagangannya dari para bajak laut atau lanun yang berkeliaran di sekitar Selat

Malaka. Di samping itu penguasa Malaka berupaya menjalin hubungan baik dengan

kerajaan-kerajaan sekitarnya, terutama Majapahit (Jawa), Siam dan Cina.

Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang

dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat

dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukannya

karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluarnya emas

dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukan dan

dikuasainya karena menghasilkan emas.

Keberhasilan Parameswara menjalankan kebijakan politiknya, ditambah

dengan perbaikan sistem pergudangan dan perbengkelan kapal (doking), membuat

kota Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara.

Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada tahun 1414, telah mendorong

semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India yang nota bene menguasai jalur

perdagangan dari Asia ke Timur Tengah, melakukan kegiatan bisnis-perdagangan di

kota ini.

Menurut Tomé Pires, penulis Portugis, kebijakan yang ditempuh para raja

Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam

mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan

perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang

syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok

bangsa untuk mengurusi kepentingan niaga mereka. Pertama, syahbandar yang

mengurusi para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurusi para pedagang

Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga

kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan

Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan

7

mewakili para pedagang Cina dan kepulauan Liu-Kiu. Kedudukan Malaka seperti

inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya.

Bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka dengan

segala kekayaan dan kebesarannya itu dari pedagang-pedagang Asia. Atas dasar

informs itu Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan

kota tersebut, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di

sana sebagai wakil raja Portugal. Awalnya Sequeira disambut dengan senang hati

oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528). Sikap Sultan kemudian berubah setelah

komunitas dagang Islam internasional yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa

Portugis merupakan suatu ancaman berat baginya. Oleh karena itu Sultan berusaha

menangkap Sequeira dan anak buahnya. Empat kapal Portugis yang sedang berlabuh

berusaha dirusak oleh pihak Sultan, namun gagal karena para kaptennya telah

berhasil membaya kapal-kapal itu berlayar ke laut lepas. Penyerangan terhadap

Portugis juga terjadi di tempat lainnya di barat. Dengan adanya kejadian seperti itu

Portugis yakin bahwa untuk menguasi perdagangan hanyalah dengan cara

penaklukan, sekaligus mengokohkan eksistensinya dalam dunia perdagangan Asia.

Afonso d’Albuquerque, panglima Portugis yang mendapat tugas untuk merebut

Malaka dengan satu perhitungan jika Malaka dapat dikuasai maka seluruh

perdagangan merica di Asia akan menjadi milik Portugis.

Sebelum sampai ke Malaka, Portugis telah menguasai Hormuz dan Sokotra di

sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat India yang kemudian dijadikan

pangkalan tetap Portugis. Pada bulan April 1511, Albuquerque berlayar dari Goa

menuju Malaka dengan membawa armada Portugis yang berkekuatan 1200 orang

dan delapan belas buah kapal perang. Perang terjadi secara sporadis sepanjang bulan

Juli dan awal bulan Agustus, yang akhirnya dimenangkan oleh Portugis.

B.2. Awal Kolonialisme Bangsa Barat

Di satu pihak jatuhnya Byzantium ke tangan Turki Usmani telah

menyebabkan komoditi dari Asia Timur dan Asia Tenggara di Eropa langka dan

kalaupun adany harganya sangat mahal. Namun di pihak lainnya peristiwa itu

berdampak positif karena telah mendorong meningkatnya ilmu pengetahuan di dunia

8

Barat. Hal ini karena banyak ahli budaya-teknologi dari Byzantium yang lari ke

Barat berhasil menularkan pengetahuannya di sana. Di Portugal misalnya,

pengetahuan geografis dan astronominya meningkat semakin baik, sehingga orangorang

Portugis berhasil menjadi mualim-mualim kapal yang mahir dan tangguh.

Kepandaian ini kemudian dipadukan dengan berkembangnya teknologi

perkapalannya mulai dari penemuan sistem layar segitiga dengan temali-temali

persegi, serta kontruksi kapal yang semakin baik sehingga kapal-kapal mereka lebih

mudah digerakkan dan lebih layak dipakai untuk pelayaran samudra. Demikian pula

teknologi persenjataan mereka berkembang sehingga mampu menciptakan meriammeriam

yang dapat ditempatkan di atas kapal-kapal mereka. Kapal-kapal perangnya

lebih menyerupai panggung meriam di lautan daripada istana terapung bagi para

pemanah atau geladak balista (alat pelontar) seperti pada kapal-kapal Romawi pada

masa Julius Caesar dan Oktavianus Agustus. Penemuan-penemuan teknologi itulah

yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur baru ke India (dalam mitos

masyarakat Eropa waktu itu, rempah-rempah berasal dari India, sehingga mereka

berlayar ke timur termasuk ke benua Amerika, adalah untuk mencari India).

Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa Portugis berlayar ke timur bukan

semata-mata untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga untuk mencari emas dan

sekutu untuk melawan Turki dalam arti melanjutkan “perang salib”. Pencarian emas

dan perak kemudian menjadi penting karena kedua logam mulia itu dijadikan

semacam indikator kesuksesan satu negara, seperti dikemukakan oleh Antonio Serra

bahwa kekayaan itu tiada lain adalah emas dan perak. Politik ekonomi ini dikenal di

Eropa sebagai ekonomi Merkantilis. Paham ini mulai berkembang sekitar tahun

1500-an dan semakin berkembang setelah terbit tulisan-tulisan dari para pendukung

paham ini, seperti Jean Colbert dari Perancis dan Thomas Mun dari Inggris.

Atas dorongan Pangeran Henry ‘Si Mualim’, Portugis memulai usaha

pencarian emas dan jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan

menelusuri pantai barat Afrika. Mereka berusaha mencari jalan menuju Asia (India)

guna memotong jalur pelayaran pedagang Islam, sekaligus untuk memonopoli

perdagangan komoditi tersebut.

9

Pada tahun 1478, Bartolomeu Diaz sampai ke Tanjung Harapan di ujung

selatan Benua Afrika. Kemudian pada tahun 1497 armada pimpinan Vasco da Gama

sampai ke India. Pengalaman di India ini telah menyadarkan orang-orang Portugis

bahwa barang-barang perdagangan mereka tidak dapat bersaing di pasaran India

yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia.

Oleh karena itulah semboyan “God –Gold – Glory” bagi mereka menjadi relevan,

karena tidak ada cara lain untuk menguasai perdagangan Asia selain melalui

peperangan dan menjadikan daerah-daerah penghasil komoditi itu sebagai koloni.

B.3. Dampak dikuasainya Malaka oleh Portugis

Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka menemukan kenyataan

yang di luar perkiraannya. Kota pelabuhan itu bagaikan ayam dalam dongeng “ayam

bertelor emas” yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Seekor ayam

yang setiap hari bertelor satu butir telor emas, yang kemudian disembelih oleh

pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan telor-telor

emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telor emas. Portugis menemukan

suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor

(khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Kebesaran Malaka

adalah karena peranannya sebagai emporium, pelabuhan transit bagi para pedagang

Asia. Dengan diterapkannya politik monopoli serta upaya kristenisasi oleh Portugis,

peranan yang disebutkan terakhir justru terganggu. Para perdagangan Asia,

khususnya pedagang Islam merasa tidak nyaman lagi berdagang di kota tersebut.

Umumnya mereka berupaya menghindari kota emporium itu dan mencari jalan

alternatif guna mencapai tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan lain yang diduga

dapat memenuhi kebutuhan dagangnya.

Jalur perdagangan di Asia Tenggara pun berubah, tidak lagi melalui Malaka

tetapi melalui pantai barat Sumatera, lalu masuk selat Sunda untuk selanjutnya

menelusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia bagian Timur yang

menghasilkan banyak rempah-rempah. Di jalur perdagangan baru itu umbuh pusatpusat

perdagangan baru, seperti Aceh, Banten, Semarang, Jepara dan Surabaya.

10

Sementara itu Malaka yang dihindari oleh para pegadang Islam kedudukannya

semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kejayaan dan kebesarannya.

Portugis sendiri akhirnya menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah

peranannya sebagai pelabuhan emporium, pelabuhan transito. Guna mempertahankan

fungsinya itu, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambil komoditi

tersebut. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar dalam

kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling bermusuhan satu

sama lain, yaitu Ternate dan Tidore.

Selain ke Maluku Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan

Pajajaran, satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang kedudukan politiknya juga sedang

menurun. Namun kerjasama dengan kerajaan ini tidak sempat terwujud karena

Pajajaran tenggelam oleh kekuatan Islam Demak - Banten.

Kenyataan ini telah memaksa Portugis untuk meninggalkan politik anti

Islamnya (Perang Salib), dan berusaha mencari mitra kerja atau sekutu dagang dari

kalangan Islam. Sebab, (1) Portugis harus menerima kenyataan bahwa kerajaankerajaan

di sekitarnya adalah Islam, dan (2) perdagangan Islam di Asia Tenggara

sampai Timur Tengah cukup dominani.

C. Persaingan dan kemitraan

C.1. Portugis di Maluku

Setelah Portugis menyadari bahwa penghasil rempah-rempaah bukanlah

Malaka melainkan Maluku. Atas dasar kenyataan itu Portugis berlayar ke Maluku

dan berupaya menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan Ternate. Atas

persetujuan Sultan Ternate, pada tahun 1522 Portugis membangun sebuah benteng di

sana. Pada awalnya persekutuan itu berjalan dengan baik. Hubungan itu mulai rusak

setelah Portugis melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Maluku, serta perilaku

orang-orang Portugis sendiri dinilai tidak sopan. Akan tetapi karena kekuatan

kerajaan Ternate ternyata tidak cukup kuat untuk mengusir orang-orang Portugis.

Akibatnya yang terjadi menjadi kebalikannya, justru sultan Ternate, Tabariji

diturunkan dari singgasananya oleh Portugis lalu dibuang ke Goa, India. Sekitar

11

empat puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575 giliran Portugis yang diusir

oleh sultan Ternate, Baabullah (1570-1583). Dari Ternate orang-orang Portugis

pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng di sana.

Meskipun gerakan kristenisasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh

‘pemerintah’ Portugis, namun tidak berarti upaya kristenisasi sama sekali berhenti.

Karena masih ada orang Eropa yang meneruskan kegiatan itu di kepulauan

Nusantara. Orang itu adalah Santo Francis Xavier (1506-1552), orang Spanyol,

yang bersama-sama dengan Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada

tahun 1560-an di kepulauan Maluku diduga sudah ada sekitar 10.000 komunitas

Katholik yang sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an

terdapat sekitar 50.000 – 60.000 orang Katholik (Ricklefs, 2005). Menurut Ricklefs,

kondisi ini telah memberi sumbangan yang besar pada rasa memiliki kepentingan

yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon.

Perasaan semacam itu tidak dialami oleh penduduk pribumi (Indonesia) di daerahdaerah

lainnya.

Upaya kaum missionaris yang sungguh-sungguh ini terjadi justru pada waktu

kegiatan penaklukan Portugis di kepulauan Indonesia telah terhenti. Pada waktu itu

kepentingan utama Portugis telah bergeser dari Maluku ke perdagangan dengan

Jepang yang dinilainya lebih menguntungkan. Setelah Portugis memperoleh Macao

di tahun 1557, perdagangan dengan Cina juga semakin terbuka. Akhirnya kegiatan

Portugis yang luas mulai lebih dipusatkan pada perdagangan gula Brazil dan budakbudak

Afrika daripada terhadap wilayah timur Asia, terutama setelah Portugis terusir

dari Malaka tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Dengan demikian

kristenisasi dengan segala pengaruhnya di kepulauan Indonesia bagian timur lebih

merupakan hasil jerih payah seorang Jesuit daripada hasil jerih payah kerajaan

Portugal.

Selain agama, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh budaya, seperti

balada keroncong yang romantis, dan kosa kata yang terserap ke dalam bahasa

Indonesia seperti kata ‘pesta’, ‘sabun’, ‘sepatu’, ‘bendera’, ‘kemeja’, ‘’meja’,

‘minggu’ dll. Hal ini membuktikan bahwa di samping bahasa Melayu yang menjadi

12

lingua franca, bahasa Portugis banyak pula dipergunakan di kepulauan Indonesia,

paling tidak sampai akhir awal abad ke-19. Kini, di daerah kepulauan Maluku masih

banyak nama keluarga yang berasal dari masa Portugis, seperti: da Costa, Dias, de

Fretes, Gonsalves, Mendoza, da Silva, dan Rodrigues.

Perdagangan Portugis pada dasarnya bersifat semi-feodal dan terikat oleh raja

Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai

contoh dari seorang raja Eropah yang berdagang. Karena itu banyak yang menilai

organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah

saudagar melainkan hidalgo’s yang lebih menyukai perampokan daripada

perdagangan resmi. Apalagi pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan

merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan

dianggap terhormat.

C.2. VOC sebagai Kekuatan Baru

Dibandingkan dengan Belanda (Ekspedisi pertama Balanda di bawah

pimpinan Cornellis de Houtman tiba di Banten tahun 1596) dan Inggris (ekspedisi

pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake yang singgah di Ternate,

Sulawesi dan Jawa diakhir tahun 1579) yang baru datang ke wilayah ini menjelang

akhir abad ke-16, maka organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan

kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa

Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mempunyai tujuan

utama yang jelas, yaitu dagang. Ketegasan itu antara lain tercermin dari khirarkhi

VOC itu sendiri. Jabatan “Eerste Koopman” misalnya, dalam hirarkhi VOC

merupakan jabatan penting dan strategis. Pada zaman kejayaannya, hampir semua

mantan pejabat “Eerste Koopman” menjadi gubernur jenderal.

Dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun

Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik setempat. Disamping itu mereka

juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini, yang kemudian juga

dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya, VOC sudah

mempersiapkan diri untuk peperangan, terutama melawan musuh-musuhnya di

13

Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris).

Permusuhan antar kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya telah

bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan

Indonesia dan Semenanjung Melayu, di mana tiap-tiap pihak ingin memperoleh

monopoli atas perdagangan tersebut.

C.3. Aceh dan kekuatan Barat

Seperti telah disebutkan bahwa penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah

mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan

Indonesia dan Semenanjung Melayu. Banyak pedagang Asia yang mengindari kota

Malaka yang telah dimonopoli Portugis yang secara tidak langsung membuat

peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot. Sebaliknya di beberapa

daerah, terutama yang di jalur perdagangan baru, tumbuh dan berkembang kota-kota

dagang baru, yang beberapa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik

baru di wilayah ini.

Aceh misalnya, pada tahun 1511 di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat

masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie.

Sewaktu Malaka direbut Portugis, sebagian besar komunitas dagang Asia berpindah

ke Aceh. Penghidupan utama dari penduduknya adalah menangkap ikan (nelayan),

dengan pekerjaan sampingan adalah merampok di laut, termasuk merampok kapalkapal

Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (lankhara), Aceh di bawah

Sultannya yang pertama, Ali Mughayat (?1514-1530) berhasil menyergap kapalkapal

Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari hasil rampokan tersebut. Dalam

tahun 1530 diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak

daripada yang meriam Portugis yang ada di benteng Malaka.

Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan itu, Aceh menaklukan Pidie

yang sebelumnya merupakan tuannya. Setelah itu Aceh memperluas hegemoninya ke

selatan, ke Deli dan Sumatera Barat. Pada tahun 1524 Pedir dan Pasai berhasil

dikuasai Aceh, setelah pasukannya berhasil mengusir garnisun Portugis yang

ditempatkan di daerah itu. Kemenangan Aceh atas Portugis ini dilenggkapi lagi

dengan keberhasilnnya mengalahkan armada Portugis di Aru. Kemenangan demi

14

kemenangan itu telah memposisikan Aceh, tidak saja berhadapan dengan Portugis

melainkan juga dengan Johor. Untuk sementara waktu Johor besama-sama dengan

Indrapura mampu manahan ekspansi Aceh. Johor berhasil memukul mundur pasukan

Aceh dari Aru dan menguasinya sekitar empat puluh tahun berikutnya. Satu hal yang

perlu dicatat, daerah-daerah yang ditaklukan Aceh, umumnya merupakan daerah

penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya yang laris di pasaran dunia waktu

itu.

Kesultanan Johor adalah adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu

setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan

eksistensinya dan mampu mempertahankan perdagangan internasionalnya. Dalam

perkembangannya nanti, Johor bersekutu dengan VOC, terutama dalam menghadapi

tekanan dari Kesultanan Aceh yang bersekutu dengan Portugis yang bercokol di

Malaka. Sampai pertengahan abad ke-17 perdagangan di Selat Malaka dimainkan

oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun Aceh berkali-kali

menyerang Johor, terutama untuk merebut Aru, seperti pada tahun 1564 dan 1565.

Pada tahun-tahun itu,Aceh di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar (1537-

1571) menyerang dan merampok Johor serta menawan rajanya Sultan Alaudin

Riayat Syah I dibawa ke Aceh dan kemudian dibunuh. Kemudian pada tahun1613,

kembali armada Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menyerang Johor

dan menangkap rajanya Sultan Alaudin Riayat Syah II (1597-1613) dan keluarganya,

serta sekelompok pedagang VOC dan membakar benteng VOC di kota tersebut

Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar di antara penguasapenguasa

Aceh. Pada awal abad ke-17 ia berhasil membawa Aceh menjadi kerajaan

maritim terbesar di wilayah Nusantara bagian barat. Kekuatan armada perangnya,

serta armada dagangnya menjadikan mata uang mas Aceh (dirham) disukai dan

diterima oleh komunitas pedagang Asia sebagai salah satu alat pembayaran yang sah

dalam transaksi perdagangan di samping Real Spanyol, Rijkasdaalder Belanda atau

Kepeng Cina.

Ofensif Aceh terhadap Malaka-Portugis dilakukan berkali-kali. Pada tahun

1614 armada Aceh berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan. Kemudian pada

15

tahun 1617 Aceh merebut Pahang dan menawan rajanya Sultan Ahmad Syah. Setelah

itu pada tahun 1620 giliran Kedah ditaklukannya dan tiga tahun kemudian, Aceh

kembali merampok Johor. Namun baik Johor maupun Portugis tidak pernah

menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru terhenti setelah pada tahun 1629

armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka Portugis.

Menurut laporan Portugis, Aceh kehilangan seluruh kapal perangnya berikut 19.000

prajuritnya (hilang dan tewas).

Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka

Portugis lagi Dua kali ia mengirim ekspedisi lautnya, namun kedua-duanya hanyalah

untuk menumpas pemberontakan di Pahang. Meskipun Iskandar Muda berhasil

menjadikan Aceh negara terkuat di bagaian utara pulau Sumatera, namun dia tidak

pernah mengirimkan ekspedisi untuk menaklukan Lampung, Sumatera bagian

selatan, yang merupakan daerah penghasil lada. Waktu itu Sumatera bagian selatan

berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten.

Di pulau Sumatera Aceh secara terus menerus menentang kekuasaan Portugis

dan Belanda. Oleh karena itu kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan

Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu

karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya

melawan Portugis dan VOC. Meskipun demikian tidak selamanya Aceh bertentangan

dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan

Portugis dalam menghadapi kesultanan Johor (yang Islam) atau persekutuan Johor-

VOC. Pada dasarnya konflik maupun persekutuan seperti di atas adalah soal yang

lazim, karena kepentingan-kepentingan tertentu, tidak semata-mata karena alasan

politis melainkan juga ekonomi.

Kebesaran kesultanan Aceh tidak hanya terletak pada kekuatan militernya

semata, melainkan karena kemampuannya untuk menjalin hubungan diplomatik

dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai

Raja Rum. Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani di tahun 1538,

penghidupan perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat

terhenti oleh kehadiran kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia, kembali

16

berkembang. Dari beberapa negara Nusantara yang, kemungkinan besar hanya Aceh

yang mempunyai hubungan internasional. Duta-duta Aceh tidak hanya sampai ke

Istambul, Turki, tetapi juga mengunjungi raja-raja Eropa seperti Ratu Elizabeth dari

Inggris, bahkan juga Pangeran Maurice dari Belanda. Di Asia sendiri duta Aceh

antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan

dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar. Turki melihat

kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis-Spanyol di

wilayah Timur atau dari belakang. Sebagai bukti dari perhatian itu, pada tahun 1567

Turki mengirimkan 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah

meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama “Lada sacupak” yang ukurannya

sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu. Di samping itu orangorang

Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang-orang Aceh. Di duga

bantuan-bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang

merupakan hasil ekspor Aceh yang utama dan menguntungkan.

Ada satu faktor yang membuat Aceh tidak mampu mengembangkan dirinya

menjadi kerajaan besar di Nusantara, yaitu intrik-intrik di dalam istananya sendiri,

baik di kalangan elit-elit pusat maupun di daerah. Setelah Iskandar Muda meninggal,

peranan Aceh dalam politik maupun perdagangan terus merosot, sehingga memberi

kesempatan kepada Johor untuk membenahi dirinya. Johor kemudian berhasil

menegakkan kembali pengaruhnya di semenanjung Malaya dan kawasan selat bagian

selatan.

C.4. Raja-raja Jawa dan Kekuatan Barat

Jatuhnya kota Malaka ke tangan Portugis, menyebabkan kota-kota lama di

pesisir utara Jawa seperti Sunda Kalapa, Cirebon, Jepara, Pati, Kudus, Tuban, Gresik

dan Surabaya, ramai dikunjungi para pedagang manca negara. Bahkan di beberapa

daerah tumbuh pula kota dagang baru, antara lain Banten.

Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam

perdagangan mereka. Jepara misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam

perdagangan lada yang kedua-duanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku.

Kemudian Demak sebagai pengekspor beras ke Malaka, menjadi rugi setelah kota

17

tersebut jatuh ke tangan Portugis. Faktor-faktor inilah dan juga isu-isu perang agama

yang mendorong Demak, Jepara dan Kudus bersatu untuk menyerang Malaka.

Ekspedisi penyerangan dilakukan pada tahun 1513 di bawah Pati Unus. Konon

ekspedisi ini terdiri dari 100 buah kapal perang serta membawa 5000 prajurit

gabungan dari Jepara dan Palembang.. Namun ekspedisi itu dapat dikalahkan oleh

Portugis. Kemudian pada tahun 1551 Jepara kembali mengirimkan ekspedisinya

membantu Johor untuk menyerang Malaka Portugis yang juga berakhir dengan

kegagalan. Pada tahun 1574 Jepara sekali lagi mengirimkan ekspedisinya

mengepunga Malaka Portugis selama tiga bula. Namun juga tidak berhasil

melumpuhkan kekuatan Portugis di kota pelabuhan itu.

Kegagalan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut Malaka pada

dasarnya karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan

Portugis maupun Belanda (VOC). Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai.

Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan antara Johor-VOC.

Eksistensi kerajaan-kerajaan maritim Jawa dengan kekecualian Banten, tidak

bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim terus merosot bukan

karena dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau pun VOC, melainkan oleh kekuatan

baru yang muncul di pedalaman Jawa, yaitu Mataram. Kerajaan ini yang berdiri

sejak tahun 1575 terus menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-kerajaan

maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan

kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa di Mataram membuat mereka

berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaankerajaan

tersebut, yang secara tidak langsung mematikan perdagangan laut mereka.

Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris) seringkali

mendatangkan harapan-harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula

sewaktu Belanda dan Inggris datang di akhir abad ke-16 disambut dengan baik.

Banten misalnya mengijinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota

pelabuhannya. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk

membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun politik monopoli yang

dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran

18

Jayakarta bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC, untuk

bersama-sama mengusir VOC. Di saat-saat kritis bagi kekuatan VOC di Jayakarta

tertolong oleh tindakan raja Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta.

Raja Banten menilai tindakan Pangeran Jayakarta membahayakan kedudukan

Banten. Oleh karena itu Banten menangkapnya dan mengusir EIC dari Jayakarta.

Dalam saat kekuatan Jayakarta kosong, armada VOC yang didatangkan dari Maluku

datang menyerang Jayakarta. Kota itupun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya

menjadi Batavia.

Setelah berhasil menguasai Batavia, J.P. Coen memindahkan kantor pusat

dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun untuk menguasai seluruh perdagangan

di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat,

Banten tampil sebagai salah satu kekuatan maritim di Jawa sekaligus sebagai saingan

berat dalam perdagangan yang terus menerus menentang VOC seperti halnya Aceh

terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah

timur seperti, Surabaya, Pacitan, Pasuruan, Kudus, dan Demak relatif tidak ada

karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram.

C.4.1. Runtuhnya Mataram

Masa kejayaan Mataram terjadi pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-

1646). Pada masa itu Mataram dua kali menyerang Batavia, yatu: pada tahun 1628

dan tahun 1629. Atas kegagalan itu Sultan Agung telah menghukum mati para

panglimanya.

Sejak kegagalannya itu, Mataram mencoba mencari sekutu dengan mendekati

Portugis dan India. Namun upaya itu dihentikan karena menurut penilaian Sultan

Agung, kekuatan Portugis tidak akan mampu mengalahkan VOC. Setelah itu

Mataram berbalik melakukan hubungan baik dengan VOC. Bagi VOC sendiri,

berhubungan baik dengan Mataram jauh lebih menguntungkan daripada terus-terusan

berperang. VOC memilih mengirimkan upeti ke istana Mataram sebagai tanda

mengakui kebesaran Mataram di bawah Sultan Agung. Imbalannya armada Mataram

menghentikan serangan-serangannya terhadap kapal-kapal dagang VOC.

19

Setelah Sultan Agung wafat, Mataram dikuasai oleh penguasa-penguasa yang

lemah, bahkan kemudian sangat tergantung kepada VOC. Diawali oleh Amangkurat

I dan Amangkurat II yang meminta bantuan VOC untuk menumpas perlawanan

Trunojoyo. Ketergantungan pun semakin menjadi-jadi setelah kerajaan ini didera

oleh intrik-intrik perpecahan di dalam istana serta pemberontakan dari pangeranpangeran

di negara-negara bawahannya. Pada tahun 1704 misalnya, VOC membantu

Pangeran Puger yang berselisih dengan raja Mataram Sunan Amangkurat III (1703-

1708) yang merupakan keponakannya sendiri. VOC membantu Puger karena jauh

lebih menguntungkan daripada Amangkurat III yang politiknya mulai menjauhi VOC

bahkan disebut-sebut ikut melindungi pemberontak Untung Surapati. Pasukan

gabungan VOC dengan Puger akhirnya berhasil memenangkan peperangan.

Amangkuart III ditangkap dan dibuang ke Sri Langka.

Sebagai imbalan atas bantuannya, Puger yang kemudian bergelar Susuhunan

Paku Buwono I (1704-1719) memberikan beberapa konsesi-konsesi seperti : (1)

mengakui batas-batas Batavia, termasuk Priangan yang diajukan VOC, (2)

menyetujui bahwa Cirebon merupakan daerah perwalian VOC, (3) mengakui

kekuasaan VOC atas Semarang, (4) memberikan hak membangun benteng di mana

saja di Jawa, dan (5) memberikan hak monopili atas perdagangan candu dan tekstil.

Pertentangan antara Pangeran Puger dan Amangkurat III terbukti bukanlah

intrik-intrik terakhir yang terjadi di istana Mataram. Pertentangan di kalangan istana

kembali mengguncang istana Mataram sejak tahun 1740-an sampai tahun 1750-an,

terutama antara pihak Paku Buwono II, Pangeran Mas Said, dan Pangeran

Mangkubumi. Akhirnya berdasarkan perjanjian Gianti (13 Februari 1755) Mataram

dipecah menjadi dua, yaitu Surakarta di bawah kekuasaan Paku Buwono dan

Jogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang kemudian menggunakan gelar

Sultan Hamangkubuwono. Beberapa tahun kemudian sebagian dari Surakarta

dipecah menjadi Mangkunegaran. Demikian juga sebagaian Jogyakarta menjadi

wilayah Pakualaman.

20

C.4.2. Runtuhnya Banten

Di ujung barat Jawa, kerajaan Banten pada dasarnya kekuasaannya jauh lebih

kecil dibandingkan Mataram. Namun kekuatan armada dagangnya jauh lebih kuat

dibandingkan Mataram. Pada masa Sultan Ageng (1651-1683) yang dikenal dengan

sebutan Sultan Tirtayasa, Banten berhasil membangun armada dagang dengan

menggunakan model Eropa. Kapal-kapalnya yang menggunakan surat jalannya

melayari jalur-jalur perdagangan Nusantara. Bahkan dengan menjalin hubungan baik

dengan Inggris, Denmark dan Cina, Banten dapat berdagang dengan Persia, India,

Siam, Vitenam, Cina, Filipina, dan Jepang. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa

sampai menjelang akhir abad ke-17, Banten masih mampu melakukan perdagangan

internasional jarak jauh, sekaligus mematahkan ambisi VOC yang ingin memonopoli

perdagangan lada. Seperti halnya Mataram, kerajaan Banten mengalami kemunduran

karena didera konflik dalam negeri, yang kemudian mengundang hadirnya VOC.

Putera Mahkota yang baru naik tahta yang kemudian bergelar Sultan Haji

(1682-1687) ternyata memiliki kebijakan politik yang tidak sejalan dengan ayahnya.

Jika ayahnya sangat anti VOC, sebaliknya ia ingin menjalin hubungan dengan kongsi

dagang Belanda itu. Otomatis ayahnya dan para elit politik Muslim militan lainnya

menentang keras kebijakan tersebut. Pertentangan ini akhirnya meledak menjadi

konflik terbuka yang disertai tindakan kekerasan. Pada tahun 1680. Ageng Tirtayasa,

yang masih diakui oleh sebagian masyarakat Banten sebagai sultan, mengumumkan

perang terhadap VOC yang telah menganiaya para pedagang Banten. Sultan Haji

yang kedudukannya terjepit karena dijauhi para elit politik dan elit agama Islam,

akhirnya menerima semua prasyarat yang diajukan VOC sebelum membantunya.

Tuntutan VOC itu antara lain:

(1) semua budak-budak yang lari dari Batavia ke Banten harus dikembalikan

walaupun sudah menjadi Islam,

(2) Semua para perampok yang mengacaukan Batavia harus dihukum dan

VOC diberi ganti rugi,

21

(3) Banten harus menarik kembali dukungannya terhadap para pemberontak

Mataram yang melawan VOC, dan

(4) Banten tidak boleh lagi melakukan hubungan dagang dengan para

pedagang lain, terutama pedagang Eropa, kecuali dengan VOC.

Pada bulan Maret 1682 sebuah armada dibawah pimpinan François Tack

dan Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten. Pada waktu itu kekuatan Sultan

Haji dalam keadaan kritis, terkepung oleh kekuatan ayahnya. Datangnya bantuan itu

menyelamatkannya dan kemudian dengan bantuan kekuatan VOC Sultan Haji

berbalik mengusir kekuatan ayahnya ke daerah pedalaman. Usia yang cukup tua

rupanya tidak cukup mendukung gerakan Sultan Tirtayasa. Akhirnya pada bulan

Maret 1683 dia bersama Syaikh Yusuf ulama asal Makasar tertangkap. Sultan

Tirtayasa dibawa ke Batavia, sementara Syaikh Yusuf dibuang ke Tanjung Harapan,

Afrika. Tahun 1695 Sultan Tirtayasa meninggal dalam masa tahanannya.

Kemenangan Sultan Haji dengan bantuan VOC ini sekaligus mengakhiri masa

kejayaan dan kemerdekaan Banten.

Meskipun Sultan Haji telah menerima semua prasyarat VOC, namun para

pendukung Sultan Tirtayasa masih terus melakukan perlawanan, antara lain dibawah

pimpinan Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang (pewaris tahta Banten yang sempat

dibuang VOC). Serangan-serangannya terhadap kepentingan VOC secara sporadis

sangat menyulitkan VOC seperti terjadi di Selat Sunda, sekitar Bandung, Bogor

(Buitenzorg), dan akhirnya melibatkan diri dalam pemberontakan di Mataram.

Setelah itu dia menghilang beserta pengikutnya.

Dengan takluknya Mataram dan Banten, perdagangan di pulau Jawa praktis

didominasi oleh VOC, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

C.5. Supermasi VOC di Kep. Indonesia bagian Timur

Dalam menghadapi para penguasa-penguasa di kepulauan Indonesia bagian

timur, VOC menjalankan politik dan taktik yang relatif sama dengan yang mereka

praktikan di Jawa. Di kepulauan Maluku misalnya, VOC berusaha melumpuhkan

perlawanan kaum Muslim Hitu di bawah pimpinan Kakiali yang bergelar Kapitein

22

Hitu (semula yang mendapat gelar ini adalah ayahnya yang pro VOC) dengan

berupaya mendekati raja Ternate.

VOC menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Ternate atas Seram dan Hitu

serta menggaji raja Ternate sebesar 4.000 Real Spanyol setahun. Sebagai

imbalannya, Ternate harus menghentikan semua penyelundupan perdagangan

cengkeh dan diserahkan kepada VOC. Perjanjian ini menjadi tidak efektif karena

Kakiali sebagai kapitein Hitu tidak bersedia mengikuti perjanjian itu. Namun ada

satu hal yang menguntungkan VOC, yaitu Malaka telah berhasil mereka kuasai

(1641) sehingga kekuatan lautnya bisa dipusatkan untuk menumpas perlawanan

Kakiali dan kawan-kawannya. Akhirnya VOC berhasil membunuh Kakiali setelah

terlebih dahulu berhasil membujuk seorang kebangsaan Spanyol yang menjadi

pengikut Kakiali. Setelah Kakiali dibunuh, benteng pertahanan kaum Muslim Hitu

berhasil direbut. Meskipun demikian orang-orang Hitu terus melakukan perlawanan

secara sporadis dan berkali-kali membentuk komplotan anti VOC.

Kesempatan VOC untuk menguasai perdagangan di Maluku pun semakin

terbuka, sewaktu raja Ternate Mandarsyah dikudeta oleh kalangan istana dan

melarikan diri ke benteng VOC untuk minta bantuan. VOC mengabulkannya dengan

menyodorkan berbagai persyaratan yang sangat menguntungkan VOC, antara lain

mengenai monopili perdagangan cengkeh. Setelah itu sejak tahun 1652 sampai 1658

terjadi peperangan di sekitar Hoamoal yang berakhir dengan kemenangan VOC.

Penduduk Hoamoal yang tersisa yang masih anti VOC dibuang ke Ambon dan

semua tanaman di daerah itu dimusnahkan. Hegemoni VOC di Maluku semakin

lengkap setelah tahun 1663, Spanyol menyerahkan sisa-sisa pos mereka yang berada

di Ternate dan Tidore. Kemudian Spanyol menarik semua kekuatannya ke Filipina.

Setelah Ternate dapat diatasi, untuk sementara waktu Maluku dianggap

‘aman’ oleh VOC, sehingga VOC mempunyai cukup waktu untuk memusatkan

perhatiannya ke Makasar (Gowa-Tallo). Kerajaan ini menjadi satu-satunya kekuatan

maritim di timur yang menjadi saingan VOC. Makasar dinilai oleh VOC menjadi

pusat perdagangan rempah-rempah ‘gelap’ yang membahayakan. Pihak Belanda

23

masih melihat pedagang-pedagang Portugis masih aktif di sana sejak mereka

kehilangan Malaka.

Namun untuk menundukkan Gowa bukan masalah kecil. Seperti juga di

daerah-daerah lain, VOC baru mampu menundukkan lawannya, jika ada suatu

kelompok berpengaruh di kerajaan tersebut yang mau bersekutu dengan pihaknya.

Akhirnya VOC dapat menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis, La

Tenriatta to Unru’ (1634-1696), yang terkenal dengan nama Arung Palaka.

Penguasaan Gowa atas kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya memang

masih memberikan otonomi yang cukup luas bagi penguasa setempat. Namun

bagimanapun tindakan penguasa Gowa atas mereka tetap menimbulkan rasa benci.

Pada tahun 1660 sekitar 10.000 orang Bugis dari Bone (termasuk Arung Palaka)

pernah melakukan pemberontakan, namun gagal. Dari sekian orang yang berhasil

lolos, lalu pergi ke pulau Butung meminta bantuan VOC. Kesempatan ini

dipergunakan dengan baik oleh VOC. Pada tahun 1667 kekuatan gabungana antara

VOC dan Bone berhasil mengalahkan Makasar. Sultan Hasanuddin sebagai Sultan

Makasar terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya (18 November 1667)

yang sangat merugikan, terutama bagi perkembangan ekonomi masyarakat di

Makasar dan Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin mencoba melawan kembali mulai

bulan April 1668 sampai Juni 1669. Namun kekuatan Makasar kembali mengalami

kekalahan yang lebih menentukan, sehingga Makasar benar-benar harus

melaksanakan perjanjian Bongaya.

Setelah Makasar runtuh, secara teori tidak ada lagi kekuatan maritim di

kepulauan Nusantara yang mampu mangadakan perlawanan terhadap VOC. Akan

tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Sultan Tidore, Jamaludin yang naik tahta

tahun 1757, mulai menunjukkan perlawanan. Ia tidak puas dengan perjanian yang

telah disepakati penguasa Tidore sebelumnya, yang dinilai sangat memberatkan

masyarakat dan pemerintahan Tidore. Ia menolak membayar utang dan pajak-pajak

tertentu. Alasannya penghasilan Tidore sendiri menurun terutama karena gangguan

para bajak laut. Sultan atas desakan putranya Kaicil Syaifudin (lebih dikenal dengan

sebutan Kaicil Nuku) menolak meratifikasi perjanjian yang memberatkan Tidore,

24

terutama bagian yang mengharuskan menyerahkan wilayah Seram ke pihak VOC.

Akibat pembangkangannya itu pada tahun 1779 ia ditangkap dan dibuang ke Sailan.

C.6. Runtuhnya VOC dan Perlawanan ‘Prins Rebel’ Nuku.

Pada dasarnya, sejak tahun 1760-an masa kejayaan VOC sebagai kongsi

dagang dunia sudah mulai meredup. Keterlibatannya dalam berbagai konflik lokal

dan penguasaan teritorial yang semakin luas, membuat keuntungan dagangnya

terkuras. Kondisi ini diperparah oleh korupsi yang merajalela di kalangan para

pejabat VOC, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 VOC tidak lagi mengirimkan

keuntungan ke negeri induknya, tetapi sebaliknya, justru mengutang. Akhirnya

pemerintah Belanda mengambil alih semua utang-piutang VOC. Namun sebelum

raja Belanda bertindak, pada bulan Desember 1794-Januari 1795 Perancis menyerbu

Belanda dan memaksa raja Oranje lari ke Inggris.

Sejak tahun 1796 nama VOC sudah tidak ada lagi di Eropa. Namun di Hindia

Timur nama itu diputuskan oleh penguasa baru Belanda untuk tetap dipakai sampai

dengan berakhirnya oktroi VOC sampai bulan Desember 1799. Untuk mengawasi

kegiatan di daerah koloni seperti Hindia Timur, kemudian dibentuk Kementrian

Perdagangan Jajahan yang kemudian berubah menjadi Kementrian Urusan Jajahan

(Ministerie van Koloniën).

Dalam ‘masa transisi’ ini, barangkali satu-satunya kerajaan di Nusantara yang

mampu memanfaatkannya adalah Nuku dari Tidore. Sebenarnya perlawanannya

terhadap VOC telah diperlihatkan sejak pertengahan tahun 1798. Pada bulan

Desember 1798 benteng Teluko, Ternate direbut oleh Nuku. Akan tetapi ia terpaksa

menahan kemarahannya terhadap VOC karena ayahnya menasehati agar dia tidak

mengangkat senjata, sebelum berhasil melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia pun

terpaksa menahan kegeramannya melihat ayahnya dihukum dan dibuang ke Sailan

pada tahun 1799.

Sikap Nuku berubah setelah VOC secara sewenang-wenang mengangkat

Patra Alam sebagai Sultan Tidore yang baru, yang sekaligus telah melanggar tradisi

dan hukum adat setempat. Patra Alam bukan keturunan Sultan Jamaludin, sultan

25

Tidore yang sah; namun dikenal sangat setia kepada VOC. Secara hukum tradisi dan

hukum adat, Kaicil Nuku lah yang berhak menjadi Sultan Tidore.

Pihak VOC awalnya menilai akan mudah memadamkan perlawanan Nuku.

Ternyata Nuku yang digelari nama Prins Rebel alias Pengeran Pemberontak sangat

cerdik, baik dalam siasat perang maupun diplomasi. Ia dapat memanfaatkan

kekurangan yang ada pada sistem pemerintahan VOC di kepulauan Maluku yang

terdiri dari tiga gubernuran yang masing-masing berpusat di Ternate, Ambon dan

Banda. Ia mampu pula mengadu domba para pejabat VOC. Sebagai contoh Gubernur

Ambon, Bernardus van Pleuren tidak pernah memberi otorisasi atau izin kepada

Gubernur Ternate Carnabě untuk memasuki wilayah Ambon guna mengejar atau

memerangi Nuku di Seram. Bahkan terjadi sesuatu yang aneh, sewaktu Carnabě dan

Patra Alam giat memerangi Nuku, justru van Pleuren mengirim tekstil dan beras

serta sebentuk cincin bertatahan batu Sulaiman kepada musuh besar Kompeni itu.

Selain memecah kekuatan VOC, Nuku juga berhasil menjalin hubungan baik

dengaan EIC, saingan dagang VOC dari Eropa yang masih berdiri tegak di wilayah

India sampai Asia Tenggara.

Berkali-kali armada militer Carnabě terkecoh oleh laporan-laporan palsu

yang sengaja disebar luaskan oleh Nuku. Sebaliknya, beberapa wilayah di Maluku

Utara yang semula berada di bawah pengaruh VOC, satu persatu dapat direbut oleh

Nuku dan menyatakan setia kepadanya.

Seperti biasa VOC selalu berusaha mencari orang-orang dari pihak lawan

yang dapat dibelinya, agar menjadi kaki tangannya. Upaya VOC itu memang

berhasil. Salah seorang saudara kandung Nuku yaitu Kaicil Hasan, berhasil

dibujuknya untuk mengkhianati Nuku. Namun siasat dan taktik yang dikembangkan

oleh Nuku berhasil meredam kekuatan para pengkhianat itu.

Nuku diakui oleh para pengikutnya sebagai Sultan Tidore dengan gelar Sri

Paduka Maha Tuan Sultan Saidul Jehad Muhamad Aminudin Syah Kaicil

Paparangan. Pada 14 November 1805 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syahban

1220 meninggal dunia dalam usia 67 tahun.

26

D. Pembentukan Pemerintahan Kolonial

D.1. Pemerintahan VOC.

Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), gubernur jenderal

merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Ia mempunyai kekuasaan yang nyaris tak

terbatas seperti halnya seorang raja absolut karena tidak ada undang-undang yang

khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur

pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan. Salah satu

pasal yang penting dari oktroi VOC adalah hak monopolinya, sehingga dengan

haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh

mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi oleh

Raad van Indië (dalam prinsipnya terdiri atas enam orang anggota dan dua anggota

luar biasa, di mana gubernur jenderal merangkap sebagai ketua). Laporan-laporan

mengenai aktivitas VOC secara berkala dikirimkan ke dewan Heeren XVII, yang

merupakan pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.

Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya

melalui pemerintahan tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti

Batavia, yang diperintah secara langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum

pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun kaum elit

pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan

tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi lebih banyak

diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini terlihat jelas di

daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC

membiarkan struktur lama (tradisional) tetap berdiri. Melalui para elit tradisional

inilah kepentingan VOC disalurkan, antara lain dalam hal penarikan-penarikan wajib

hasil produksi serta pajak-pajak yang dikenal dengan sistem leverantie dan

contingenten (leveransi dan kontingensi).

27

D.2. Masa Peralihan (Proses menuju Hindia Belanda)

Pemerintahan Daendels. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya VOC

sudah tidak ada sejak tahun 1796. Akan tetapi, baru pada tanggal 1 Januari 1800—

setelah masa berlaku oktroi-nya berakhir—pembubaran VOC secara resmi

diumumkan. Berkenaan dengan hal itu, semua utang-piutang kongsi dagang itu

menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Demikian pula dengan daerah

kekuasaannya.

Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Belanda sendiri tidak

membawa dampak yang cukup berarti bagi wilayah Hindia Timur. Hal ini antara lain

karena di Negeri Belanda sendiri masih terjadi kekacauan setelah Napoleon

Bonaparte dari Prancis menyingkirkan Raja Willem van Oranje dan mendudukkan

saudaranya, Louis Napoleon, sebagai raja baru Belanda.

Dalam masa perlihan ini, pemerintah Belanda yang baru belum

memperhatikan daerah koloninya sehingga para pejabat di wilayah Hindia Timur

masih dipegang orang-orang lama. Akan tetapi, para pejabat Belanda di Hindia

sendiri dilanda kebimbangan setelah adanya surat edaran dari Raja Willem yang

meminta agar wilayah Hindia diserahkan kepada Inggris. Akibatnya, mereka bingung

untuk memilih menuruti perintah raja Belanda yang baru (Louis Napoleon) atau raja

Belanda yang lama (Raja Willem).

Dilema yang dihadapi oleh para pejabat Belanda di Hindia tidak berlangsung

lama karena pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan Marsekal Herman

Willem Daendels ke Batavia untuk menempati posnya sebagai Gubernur Jenderal

Hindia Timur. Daendels (yang berkuasa antara tahun 1808-1811) dapat dikatakan

sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mewakili raja Belanda dan sekaligus pula

sebagai pemerintahan kolonial pertama di Hindia (sebagai catatan: VOC merupakan

kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII). Daendels sendiri dikenal

sebagai sosok pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner, perpaduan

antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran.

28

Tugas utama Daendels adalah melakukan reorganisasi pemerintahan serta

mempertahankan wilayah ini dari kemungkinan datangnya serangan Inggris.

Sebenarnya, pada saat itu secara militer kondisi tentara kolonial Hindia Timur yang

menggantikan VOC tidak terlalu besar. Sebagai contoh, ketika Daendels tiba di

Jawa, garnisun Belanda di Yogyakarta hanya berjumlah sekitar 89 orang serdadu.

Kebanyakan di antara mereka masih sangat muda atau terlalu tua, dengan disiplin

yang relatif rendah. Sebaliknya, pada saat yang sama Kerajaan Yogyakarta

mempunyai 1.765 orang prajurit reguler, yang sewaktu-waktu dapat ditingkatkan

jumlahnya hingga 100.000 prajurit. Akan tetapi karena kerajaan-kerajaan di Jawa

saling curiga sementara di istana mereka terdapat berbagai intrik dan kepentingan

politik, keunggulan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan untuk membebaskan

dirinya dari cengkeraman Belanda.

Di Yogyakarta Sultan Hamangkubuwono II bertengkar dengan saudarasaudaranya,

terutama Pangeran Natakusuma yang cerdik, cakap, dan berpengaruh di

istana. Kondisi ini diperburuk lagi oleh tindakan Sultan yang mengganti para pejabat

lama dengan orang-orang yang disukainya, walaupun orang itu kurang cakap. Para

mantan pejabat yang dongkol ini kemudian berkomplot dengan sebuah kelompok

istana yang berada di sekeliling putra mahkota.

Pada masa Daendels, pemerintahan di Jawa dipusatkan dan langsung berada

di bawah kekuasaannya. Salah satu tuntutan Daendels yang paling menyakitkan rajaraja

Jawa adalah tututan agar para penguasa di Surakarta dan Yogyakarta

memperlakukan utusan-utusan dari pemerintah Hindia Timur sebagai wakil

pemerintahan Eropa sehingga mereka harus diperlakukan sederajat dengan raja-raja

Jawa sendiri. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran terhadap tradisi yang ada,

yang telah disepakati pula oleh VOC. Pada masa VOC, para utusannya diperlakukan

sebagai duta-duta dari sekutu kepada sekutu lainnya, yang berarti kedudukannya

tidak sederajat dengan raja. Susuhan Pakubuwono IV menerima perubahan ini,

sementara Sultan Hamangkubuwono II menolaknya.

Daendels bertindak tegas terhadap pembangkangan ini. Dia datang ke

Yogyakarta dengan membawa 3.200 serdadu (sebagain besar adalah orang pribumi)

29

dan memaksa Sultan Hamangkubuwono II turun dari takhtanya. Kemudian ia

menunjuk putera mahkota sebagai gantinya dengan gelar Sultan Hamangkubuwono

III (1810-1811, 1812-1814). Selain itu, Daendels memperoleh 500.000 gulden

sebagai pampasan dari Yogyakarta.

Sebelum kedatangan Daendels, pasukan Inggris (dalam rangka perang

melawan Napoleon) sebenarnya telah menguasai beberapa wilayah Hindia Timur.

Pada tahun 1795, pasukan Inggris menduduki Padang dan Malaka dan tahun

berikutnya, pasukan Inggris merebut Ambon. Selain itu, armada laut Inggris juga

memblokade Batavia sehingga mengacaukan pendapatan pemerintah Belanda.

Ancaman pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa sendiri semakin kuat setelah

pangkalan Perancis di Mauritius jatuh ke pihak mereka pada tahun 1810.

Politik Daendels pada dasarnya hanya memprioritaskan pertahanan di pulau

Jawa. Untuk keperluan mobilitas pasukannya, dia membangun jalan dari Anyer

sampai Panarukan, yang terkenal sebagai jalan pos besar (het grote postweg). Namun

sebelum serangan Inggris tiba, Daendels ditarik ke Eropa dan kedudukannya sebagai

gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang sebenarnya

mempunyai reputasi buruk dalam peperangan. Ia telah dikalahkan Inggris di Tanjung

Harapan pada tahun 1806.

Pemerintahan Janssens di Hindia hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada

Agustus 1811, armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke

Semarang dan bergabung dengan Legium Mangkunegara dan prajurit-prajurit

Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya, seperti di Tanjung Harapan, pada 18

September 1811, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga.

Pemerintahan Raffles. Setelah Janssens menyerah, Gubernur Jenderal Inggris di

India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur

Jawa (1811-1816). Pada awalnya, raja-raja Jawa menaruh harapan dan merasa

senang atas perubahan pemerintahan dari Belanda ke Inggris.

Penguasa lokal yang paling antusias menyambut pemerintahan Inggris adalah

Hamengkubuwono II. Setelah merebut kembali takhta Kerajaan Yogyakarta dari

30

tangan anaknya, dia memerintahkan untuk membunuh Patih Danureja II.

Hamangkubuwono II berani bertindak demikian, karena menurut penilaiannya,

Raffles sebagai musuh Belanda, tentu akan berpihak kepadanya. Meskipun Raffles

adalah musuh ‘Revolusi Perancis’, namun dia juga seorang ‘liberalis’. Seperti

halnya Daendels, dia membenci sifat-sifat feodalistik yang sangat menonjol dalam

diri Sultan Hamengkubuwono II.

Raffles menganggap Sultan Hamengkubuwono II sangat berbahaya dan sulit

diajak untuk bekerja sama. Posisinya berlainan dengan Pakubuwono IV dan

Mangkunegara yang dinilai lebih supel dan mudah diajak kerja sama. Oleh karena

itu, pada bulan Juni 1812, Raffles mengirimkan pasukan ke Yogyakarta yang terdiri

dari 1.200 prajurit kebangsaan Eropa dan India, yang didukung oleh 800 prajurit

Legiun Mangkunegara. Istana Yogyakarta digempur dan dirampoknya. Perpustakaan

dan arsip-arsip kerajaan dirampas, di samping sejumlah besar uang.

Hamangkubuwono II kembali diturunkan dari tahtanya dan kemudian dibuang ke

Pulau Penang. Kedudukannya digantikan kembali oleh putranya, Sultan

Hamangkubuwono III.

Akan tetapi kemenangan Raffles tersebut menimbulkan perselisihan antara

dirinya dengan sekutu Jawanya, Pakubuwono IV. Penguasa Surakarta yang

menghendaki hancurnya Yogyakarta, kecewa dengan kebijakan yang diambil Raffles

untuk tetap mempertahankan eksistensi Yogyakarta. Kekecewaan itu semakin

bertambah ketika penguasa Inggris mengambil alih tanah-tanah apanase milik

Surakarta serta mengambil alih hak pengelolaan atas cukai lalu lintas dan pasarpasar.

Selama pemerintahannya, Raffles masih sempat memperkenalkan satu sistem

perpajakan baru, khususnya pajak tanah (landrent). Di samping itu, Raffles yang

menyukai sejarah dan budaya, berhasil menulis sebuah buku tentang Jawa yang

berjudul History of Java. Masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak

berlangsung lama. Sesuai Perjanjian London bulan Maret 1814 yang disepakati

pemerintah Inggris dengan Raja Willem van Oranje dari Belanda, pada tahun 1816

wilayah Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda.

31

D.3. Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali

menjadi raja di negerinya. naik tahta sebagai Souverein vorst (1814), kemudian

sebagai raja (1815). Berdasarkan Groundwet (konstitusi Kerajaan Belanda),

kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula

dengan kekuasaan undang-undang. Staten Generaal (parlemen) sama sekali tidak

diikutsertakan di dalamnya.

Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal,

yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk

mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan

kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa Commissaris

Generaal inilah, sebutan Oost Indië, atau Hindia Timur, berganti menjadi

Nederlandsch Oost Indië (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian

nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië (Hindia Belanda),

seperti terlihat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816.

Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan

adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya

agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya,

yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi

politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia

Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau

yang diklaim sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung

misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC. Akan tetapi

Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC.

Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami

banyak perubahan.

32

Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah

taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC

yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga

tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda. Dalam dua dasawarsa pertama

pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau

pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan

Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan

perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.

Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur

berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut

peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota Commisaris

Generaal) didampingi oleh Raad van Indië yang beranggotakan empat orang.

Gubernur jenderal bersama Raad van Indië inilah yang disebut sebagai

Pemerintahan Agung di Hindia Belanda. Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang

membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu Generale Secretarie

(sekretaris umum) untuk membantu Commisaris General dan Gouvernement

Secretarie (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun

kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya

kemudian digantikan oleh Algemene Secretarie, yang bertugas membantu gubernur

jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, struktur

birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sama dengan pemerintahan VOC. Adapun

perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengan kewenangan

gubernur jenderal. Apabila pada masa VOC tidak ada aturan khusus yang mengatur

kewenangan gubernur jenderal, sehingga dia dapat berimprovisasi sendiri dalam

menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan

yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam RR. Begitu pula

dalam hal pertanggungjawaban, apabila pada masa VOC gubernur jenderal

memberikan laporannya kepada Heeren XVII, maka pada masa Hindia Belanda dia

bertanggung jawab langsung kepada raja, melalui menteri jajahan.

33

Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh

Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi

Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini

seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat

keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda).

Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan

Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848. Sejak

revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa

mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja

Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Groundswet (konstitusi) tahun 1848.

Penerapan Groundswet 1848 menyebabkan RR di Hindia Belanda berubah

dengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang

berada di bawah gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan departemendepartemen

baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat

enam departemen, yaitu sebagai berikut:

 Departemen van Justitie

 Departemen van Financien

 Departemen van Binenland Bestuur

 Departemen van Onerwijs en Eredeinst

 Departemen Economische Zaken

 Departemen Verkeer en Waterstaat.

Selain keenam departemen sipil di atas, terdapat dua departemen militer, yaitu

departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari departemendepartemen

sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan panglima angkatan darat

dan laut diangkat oleh raja.

Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi

pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik

sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya

loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam

organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap

34

dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda. Jabatan tertinggi yang dipegang oleh

orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang

patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang

wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah

kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam

struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp

pegawai dalam negeri Hindia Belanda.

Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (Departemen van Binnenland

Bestuur), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa

disebut Eropees bestuur sementara korps pegawai negeri pribumi disebut inland

bestuur. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut binnenland bestuur (BB).

Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pemangku Kerajaan). Para

pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatu istilah yang sebelumnya

dipakai di kerajaan Jawa.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kepala desa tidak termasuk kategori

priyayi karena tidak termasuk ke dalam barisan BB. Oleh karena itu, kepala desa

tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat

dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya

selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atau tanah gaji ini di beberapa daerah

di Jawa disebut tanah bengkok.

Ketika wilayah Hindia Belanda menjadi lebih luas akibat kebijakan politik

pasifikasi dan pemantapan (pax nederlandica), kebutuhan tenaga kerja untuk

mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga

pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu,

pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah. Meskipun jabatan teritorial

dari tingkat kabupaten ke bawah masih tetap dipegang kaum pribumi, namun dengan

alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non

teritorial setingkat kabupaten, kewedanaan dan akhirnya juga kecamatan. Apabila di

tingkat kabupaten ada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada

jabatan controleur, sementara di bawahnya lagi ada jabatan aspirant control

35

E. Pemerintah Pendudukan Jepang

Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia, pada umumnya disambut oleh

masyarakat Indonesia sebagai pahlawan pembebas daripada sebagai pasukan agresor.

Bahkan di beberapa tempat di luar Jawa, tidak sedikit kalang nasionalis pribumi yang

membentuk perlawanan terhadap Belanda menjelang datangnya serangan Jepang. Di

Aceh misalnya, para ulama Islam Aceh yang tergabung dalam “Persatuan Ulamaulama

Seluruh Aceh” (PUSA-dibentuk tahun 1939) di bawah pimpinan Tengku

Mohammad Daud Beureu’eh (1899-1987) telah menghubungi Jepang untuk

membantu serangan Jepang terhadap Belanda. Di Minangkabau, para ulama secara

tidak langsung juga membantu pihak Jepang dan berharap dapat menyaksikan

terdepaknya para penghulu dari kekuasaannya.

Sebagai balasannya, pada awal kekuasaannya, pemerintah Jepang banyak

memberikan keleluasaan kepada kaum pribumi, seperti mengibarkan bendera merah

putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengambil alih tanah-tanah

perkebunan milik pengusaha Belanda. Sedangkan untuk memusnahkan pengaruh

Barat, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta

berupaya memajukan pengajaran bahasa Jepang. Selain itu, kalender Jepang juga

diberlakukan menggantikan kalender Masehi.

Akan tetapi dalam situasi peperangan, Jepang harus memilih prioritasprioritas

tertentu. Mereka cepat melakukan reorganisasi pemerintahan setempat dan

memadamkan benih-benih revolusi yang mucul di beberapa daerah seiring dengan

runtuhnya Hindia Belanda. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Jepang terpaksa

harus bersandar kepada para ambtenar dari masa kolonial Belanda seperti;

uleebalang, di Aceh, penghulu di Sumatera Barat, para raja di Sumatera Timur, dan

kaum priyayi di pulau Jawa.

Sebagai catatan, Jepang telah membentuk tiga tentara wilayah, satu untuk

Birma (Myanmar), dua untuk Indonesia dan Malaya. Tentara ke-14 di Filipina dan

36

Tentara Garnisun di Muangthai langsung di bawah Panglima Tentara Selatan.

Tentara-tentara di wilayah Indonesia disusun sebagai berikut:

1. Pulau Sumatera di bawah Tentara Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 yang

bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat

2. Pulau Jawa dan Madura di bawah Tentara Angkatan Darat ke-16, yang

bermarkas di Jakarta. Kedua wilayah ini berada di bawah komando Angkatan

Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura.

3. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur lainnya berada di bawah kekuasaan

Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan ke-2 yang bermarkas besar di Makasar.

Dengan adanya pembagian ini tidak berarti bahwa di bagian Indonesia Timur

tidak ada pasukan Rikugun. Di Maluku misalnya ditempatkan Tentara ke-19 dan

di Irian Utara ditempatkan Tentara ke-2. Namun berbeda dengan Tentara ke-16

atau ke-25, Tentara angkatan darat di daerah ini tidak mempunyai tugas

administratif, karena tugas itu dipegang oleh angkatan laut.

Pada masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh kepala staf

tentara/armada sebagai seorang gubernur militer (gunseikan). Kantornya disebut

Gunseikanbu. Banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pegawai pemerintah

untuk mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat Belanda, baik karena

ditawan atau melarikan diri. Kebanyakan dari pejabat baru adalah berkebangsaan

Jepang. Sedangkan bangsa Indonesia yang menjadi pejabat baru bangsa, umumnya

mantan guru, termasuk guru agama Islam. Bahkan Jepang pernah mengangkat

seorang kyai tradisional dari pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, yaitu Kyai Haji

Ajengan Ahmad Sanusi sebagai wakil residen Bogor. Menurut sejarawan Harry J.

Benda, hal itu merupakan satu fenomena yang menarik, yang belum pernah terjadi

sebelumnya, seorang pribumi menduduki jabatan lebih tinggi dari jabatan bupati

(Benda 1980). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mempunyai harapan khusus

terhadap para ulama Islam, terutama dalam memobilisasi masyarakat Indonesia, yang

diyakininya beragama Islam. Untuk keperluan itulah pada akhir Maret 1942, Jepang

mendirikan sebuah kantor urusan agama (Shumubu) di Jawa.

Meskipun para ulama atau para mantan guru itu dinilai loyalitasnya cukup

tinggi daripada para priyayi, uleebalang atau penghulu, namun umumnya mereka

tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apa-apa dalam birokrasi

37

pemerintahan. Akhirnya para pejabat lama terpaksa direkrut kembali untuk

menduduki jabatan lamanya.

Kebijakan di antara ketiga wilayah pemerintahan militer itu sangat berbeda.

Umumnya Jawa dianggap sebagai wilayah yang secara politik dinilai paling maju

dan dayanya yang utama adalah manusia. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan

Jepang di wilayah ini dapat membangkitkan kesadaran nasional yang jauh lebih

mantap dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Meskipun demikian, secara

ekonomi Jawa nilainya kurang penting, dibandingkan wilayah Sumatera dan

Kalimantan yang kaya akan minyak dan beberapa sumber pertambangan lainnya

yang sangat dibutuhkan industri perang Jepang. Akan tetapi karena pentingnya arti

perkembangan masa depan, maka Jawa mendapat perhatian ilmiah yang lebih besar

daripada pulau-pulau lainnya. Sementara wilayah di bawah angkatan laut, secara

politik dianggap terbelakang walaupun mempunyai arti ekonomi yang tinggi.

Pemerintahan militer di wilayah ini cenderung bersifat sangat menindas

dibandingkan di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintahan Pendudukan Jepang untuk

mencari dukungan sekaligus melibatkan bangsa Indonesia dalam peperangannya

adalah melalui propaganda. Untuk keperluan itu maka pada bulan Agustus 1942

Jepang membentuk Departemen Propaganda (Sendenbu). Secara resmi disebutkan

bahwa lembaga ini merupakan organ yang terpisah dari Seksi Penerangan Angkatan

Darat. Namun dalam praktiknya lembaga ini selalu dipimpin oleh para perwira

Angkatan Darat, seperti: Kolonel Machida Keiji (Agustus 1942 – Oktober 1943),

Mayor Adachi Hisayoshi (Oktober 1943 – Maret 1945), dan Kolonel Takanashi

Koryo (April 1945 – Agusyus 1945). Di bawah lembaga ini kemudian dibentuk

“Gerakan Tiga A” di bawah pimpinan Mr. Syamsuddin, kemudian “Poetera” di

bawah “empat serangkai”, dan “Jawa Hokokai” serta “Sumatera Hokokai”.

Organisasi propaganda yang disebut terakhir ini mempunyai alat organisasi sampai

tingkat desa yang disebut tonarigumi (Rukun Tetangga yang berkembang sampai

sekarang). Melalui tonarigumi inilah dilakukan pengorganisasian, mobilisasi,

indoktrinasi dan pelaporan rakyat Jawa atau Sumatera. Sejak bulan Februari 1944,

38

para kepala desa menjalani kursus-kursus indoktrinasi. Melalui tonarigumi pula

terjadi pengerahan para “pahlawan pekerja”, yang lebih dikenal dengan nama

romusha.

Lembaga Sendenbu ini mempunyai 3 seksi, yaitu: (1) Seksi Administrasi, (2)

Seksi Berita dan Pers, dan (3) Seksi Propaganda. Pada tahun 1943 lembaga ini

membantu terbentuknya Keimin Bunka Shidosho (Lembaga Kebudayaan).

Keimin Bunka Shidosho dibentuk pada 1 April 1943. Peresmiannya

dilakukan oleh Gunseikan tanggal 18 April 1943. Dalam kesempatan itu ia

menyebutkan bahwa tujuan Pusat Kebudayaan itu antara lain: (1) menghapus

kebudayaan Barat termasuk faham kesenian yang tidak cocok dengan sikap

ketimuran, (2) membangun kebudayaan Timur untuk dijadikan dasar bagi

memajukan bangsa Asia Timur (Raya), dan (3) menghimpun para seniman untuk

membantu tercapainya kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Untuk

yang disebut terakhir, pemerintah Jepang memenga merekrut para seniman, termasuk

para pelukis. Bahkan menerbitkan karya-karya mereka.

Berdasarkan pernyataan itu, seolah-olah pemerintah Jepang menginginkan

terpeliharanya dan sekaligus berkembangnya kebudayaan asli Indonesia dengan cara

melenyapkan pengaruh Barat. Namun di sisi lain tersirat bahwa Jepang akan

berusaha untuk menanamkan dan menyebarkan seni dan budaya Jepang, terutama

dalam materi pendidikan dan kursus-kursus pelatihan guru (Syotah Kyohin Rensei)

yang didirikan pada bulan Juni 1942. Dalam perkembangannya Pusat Lembaga

Kebudayaan itu juga seperti Volkslectuur di zaman Hindia Belanda, yaitu berfungsi

sebagai alat sensor terhadap karya-karya para seniman Indonesia. Buku-buku yang

diterbitkan oleh lembaga itu hanyalah karya yang sesuai dengan kepentingan perang

Jepang. Beberapa karya mencerminkan hal ini, misalnya karya: A. Kartahadimadja

berjudul “Sebuah Bingkisan” yang dimuat dalam Djawa Baroe. Kemudian karya

Soetomo Djauhar Arifin “Pemuda Pantjaroba” dan karya Karim Halim, “Arus

Mengalir” yang juga dimuat dalam media yang sama.

            Semoga ada manfaatnya ya.. :):D 

            Download Filenya , klik "download"

            Download

 

Sumber : staff.ui.ac.id/internal/130891664/material/PHKI-2.pdf